Dampak Kebijakan Pemerintah Pada Pertumbuhan Ekonomi

Bagaimana kebijakan pemerintah yang baik bisa mempengaruhi perekonomian, nampak jelas dikala aturan- aturan yang menyulitkan masyrakat/ merugikan warga diterapkan. Peraturan ini bisa berakibat pada tingkatan perkembangan ekonomi yang menurun, malahan sampai berkurang. Pemerintah wajib berwaspada dalam pembuatan hukum supaya tidak berakibat pada zona ekonomi maupun zona yang lain. Kemudian apa kontribusi hukum dalam perkembangan ekonomi?

Secara universal bisa dikemukakan kalau kontribusi hukum dalam

pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional Indonesia sebagai berikut:

1.Sebagai Tool of Social Engineering

Konsep hukum sebagai a tool of social engineering ini lahir karena konsep hukum yang diajarkan oleh aliran historis dari Friederich Karl van Savigny dianggap kurang tepat untuk menggerakkan masyarakat untuk berubah. Menurut Savigny bahwa hukum merupakan ekspressi dari kesadaran hukum, dari volksgesit dan dari jiwa rakyat. Hukum pada awalnya lahir dari kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian dari putusan hakim, tetapi bagaimanapun juga diciptakan dari dalam yang bekerja secara diamdiam, dan tidak oleh kemauan legislatif. Konsep hukum historis ini, tepat diberlakukan pada masyarakat yang masih sederhana, karena pada masyarakat yang sederhana itu tidak terdapat peranan legislatif dan yang menonjol adalah peranan hukum kebiasaan. Sedangankan pada masyarakat yang maju konsep hukum historis dianggap sudah ketinggalan zaman, sebab pada masyarakat yang maju peranan legislatif dalam membuat sudah merupakan suatu keharusan.

2.Sebagai Tool of Social Control

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kepetingan dan kebutuhan yang diinginkan, baik secara pribadi maupun secara kelompok. dalam percapaian kepentingan dan kebutuhan tersebut tidak terjadi konflik, maka diperlukan aturan agar kepentingan dan kebutuhan itu dapat tercapai sehingga timbul ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Aturan-aturan itu bisa berbentuk kebiasaan yang sudah menjelma secara turun termurun, bisa juga terwujud sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Di sini hukum diperlukan sebagai kontrol sosial dan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Antara hukum di satu pihak dan ketertiban di pihak lain tidak selamanya selaras apabila diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, kadangkadang antara hukum dengan ketertiban terjadi bertentangan. banyak pakar hukum mengatakan bahwa hukum tidak hanya merupakan sarana untuk mewujudkan ketertiban, melainkan ia bisa merupakan lawan dari ketertiban itu sendiri. benturan antara hukum dan ketertiban terutama terlihat pada tugas polisi Di satu pihak polisi bertugas untuk memelihara ketertiban, di pihak lain polisipun bertugas untuk menegakkan hukum. tugas polisi bukan sekedar menjadi legal order, melainkan juga menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. tersebut, demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.

3.Hukum Sebagai Alat Kontrol Pembangunan

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu keharusan dan keniscayaan, sebab dengan pembangunan tersebut Biasanya dalam pembangunan itu lebih dipusatkan pada pembangunan ekonomi, sebab dengan pembangunan ekonomi itu maka output atau kekayaan suatu masyarakat akan bertambah sebab pembangunan ekonomi itu akan menambah untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. Di samping itu, pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan demi kehidupan manusia yang layak dan dengan pembangunan ekonomi Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. rangkaian upaya pembangunan mendatang, pembangunan yang sangat penting dan mendesak bagi bangsa Oleh karena pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di diharapkan, maka peranan hukum sebagai alat pembangunan tersebut sangat dilakukan pengendalian dan pengawasan pembangunan tersebut. rencana pembangunan, seperti dalam masyarakat tradisional atau dalam.

4.Hukum Sebagai Sarana Penegak Keadilan

Pembicaraan tentang keadilan tidak pernah berhenti sejak zaman dahulu hingga saat ini, sebab masalah keadilan merupakan hal yang sangat Keadilan terus dibicarakan dan diperjuangkan oleh setiap individu dan masyarakat untuk memperolehnya agar kehidupannya dapat berjalan dengan baik, aman dan sentosa. Keadilan adalah kebijakan tertinggi dan selalu ada dalam segala manifestasinya yang beraneka ragam. Keadilan juga merupakan salah satu tujuan setiap agama yang ada di dunia ini, termasuk agama Islam yang menempatkan keadilan di tempat yang sangat penting. Pengertian keadilan dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan Berlaku adil itu sangat terkait dengan hak dan kewajiban.Hak yang dimiliki oleh seseorang merupakan hak azasi yang wajib diperlakukan secara adil. hukum harus ditegakkan secara adil tanpa dibarengi dengan rasa kebencian Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak pentingnya keadilan ini, sehingga setiap orang mempelajari filsafat hukum, selalu timbul pertanyaan ”keadilan itu apa sesungguhnya?” Terhadap pertanyaan keadilan itu adalah kehendak yang ajeg dan tetap meberikan kepada Arti keadilan yang dikemukakan oleh filosof Ulpianus ini diambil Ia mengatakan bahwa keadilan itu adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia.

5.Hukum Sebagai Sarana Pendidikan Masyarakat

Pembangunan di berbagai sektor yang sedang dilakukan di Indonesia mengakibatkan berbagai konsekwensi, salah satu diantaranya adalah di bidang hukum. Berkaitan dengan itu, peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan tersebut berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa diperlukan seperangkat atau produk-produk hukum yang mampu menunjang pembangunan. Menurut Otje Salman105, berbicara mengenai perananan hukum dalam pembangunan, hal ini berarti hukum di satu segi harus mampu menciptakan pembentukan hukum harus pula memperhatikan kesadaran hukum masyarakat agar hukum yang dibentuk itu dapat berlaku aktif. hukum seringkali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat dengan hubungannya dengan kesadaran hukum. hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum terdapat suatu hipotesis, yaitu kesadaran hukum yang tinggi menimbulkan ketaatan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang lemah mengakibatkan timbulnya ketidaktaan kepada hukum.

Related Post