Dampak Omnibus Law Pada Ekonomi Indonesia di Masa Depan

Untuk kalian para pengamat hukum pastinya sudah mengikuti Polemik RUU Cipta Kerja, Disini kita akan membahas tentang RUU Cipta Kerja secara singkat dan dampaknya untuk ekonomi Indonesia kedepannya. Menurut kalian kenapa UU ini disebut UU “Cipta” dan ada kata “Kerja”, yap mungkin ada beberapa dari kalian yang ikut demo kemarin baru menyadari. Fungsi dasar RUU ini adalah menarik Investor dan menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia. Siapa targetnya?…. Kalo kita telaah lebih dalam dan melihat kondisi situasi Global saat ini, tentu saja targetnya adalah perusahaan-perusahaan yang akan hengkang dari Tiongkok. Hampir 150 Perusahaan besar yang akan menarik diri dari Tiongkok dan memindahkan jalur produksinya ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Omnibus law cipta lapangan kerja mencoba sebagai jawaban untuk perluasan lapangan kerja & perlindungan pekerja. RUU ini dirancang untuk Mengimbangi UU Ketenagakerjaan dengan negara lain. Harus diakui bahwa UU Ketenagakerjaan kita kalah dan sangat bertele-tele dibanding negara sekitar. Untuk itu dibuatlah penyederhanaan yang meliputi 11 Kluster:

  1. Penyederhanaan Perizinan, mencakup 522 UU terdiri dari 770 pasal
  2. Persyaratan Investasi, mencakup 13 UU terdiri dari 24 pasal
  3. Ketenagakerjaan, mencakup 3 UU terdiri dari 55 pasal
  4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, mencakup 3 UU, terdiri dari 6 pasal
  5. Kemudahan Berusaha, mencakup 9 UU terdiri dari 23 pasal
  6. Dukungan Riset & Inovasi mencakup 2 UU, terdiri dari 2 pasal
  7. Administrasi Pemerintahan ada 2 UU sebanyak 14 pasal
  8. Pengenaan Sanksi mencakup 49 UU mencakup 295 pasal
  9. Pengadaan Lahan, mencakup 2 UU, sebanyak 11 pasal
  10. Investasi dan Proyek Pemerintah, mencakup 2 UU terdiri dari 2 pasal
  11. Kawasan Ekonomi, mencakup 5 UU, sebanyak 38 pasal

Peraturan yang sebelumnya diatur dalam 2 Undang-Undang, dan peraturan daerah kini banyak yang disederhanakan menjadi peraturan daerah saja. Seperti Contoh Protes terkait Hilangnya UMR dan menjadi upah perjam. Padahal Upah minimum dialihkan untuk diatur oleh daerah masing-masing yang berarti Upah Minimum tetap ada.

Nah kembali ke pembahasan kita tentang nama UU ini UU Cipta Kerja ini. Mari kita lihat apa yang terjadi jika peraturan yang menguntungkan Investor ini berhasil di terapkan dan banyak perusahaan/Investor memasuki Indonesia untuk memindahkan jalur produksinya…… YAP!! akan ada jutaan lapangan pekerjaan baru, Mulai dari Buruh sampai Medium Level Management. UU ini merupakan jawaban pemerintah atas tekanan masyarakat terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru di Indonesia. Kalo ada yang bilang pengesahan UU ini terburu-buru, UU ini sebenernya tidak dibuat secara terburu-buru, rancangan undang-undangnya sudah ada sejak tahun kemarin dan dikaji ulang sampai sekarang akhirnya diresmikan.

Biarpun dengan tujuan yang sangat baik untuk masyarakat yang mencari lapangan pekerjaan dan penyederhanaan UU yang dapat memudahkan para pengusaha. Tetapi mari kita kawal terus UU ini karna ada beberapa pasal yang harus dikaji Ulang Seperti contoh Terkait Faktor Keamanan Lingkungan dan beberapa faktor lainnya agar tidak ada kepentingan orang-orang tertentu didalamnya. Mari kita sempurnakan UU ini agar menjadi keuntungan bagi pengusaha dan pekerja untuk menciptakan Indonesia menjadi Negara dengan tingkat ekonomi yang lebih besar lagi dan menuju Indonesia Maju.

Related Post