Mengulik Berbagai Persyaratan dalam Pembangunan Rumah Susun

Tidak bisa dipungkiri bahwa ledakan pertumbuhan penduduk, membuat lahan menjadi semakin sempit karena digunakan untuk membuat hunian. Di daerah perkotaan padat dengan lahan yang terbatas, pembuatan rumah susun perlu dikembangkan. Namun tidak sama dengan rumah pada umumnya, yuk intip syarat membangun rumah susun berikut.

Syarat dalam Membangun Rumah Susun

1. Persyaratan Administratif

Ini merupakan perizinan yang diperlukan untuk melakukan pembangunan. Di sini terdapat 2 syarat yang wajib untuk dipenuhi oleh pelaku pembangunan, yaitu status hak atas tanah serta IMB (izin mendirikan bangunan. Bila mengacu pada Pasal 29 ayat 1 Undang Undang Rumah Susun, maka pembangunan harus sesuai rencana fungsi dan pemanfaatannya.

Dimana rencana fungsi dan pemanfaatan ini harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari bupati atau walikota. Sementara khusus untuk daerah DKI Jakarta, perlu mendapatkan izin dari gubernur. Dan permohonan izin pada hal tersebut wajib diajukan dengan melampirkan berbagai persyaratan. Baru setelah itu meminta pengesahan pada pemerintah daerah.

2. Persyaratan Teknis

Persyaratan satu ini mengacu pada ketentuan pasal 35 UU Rumah Susun, dimana syarat tersebut berkaitan dengan bangunan rumah susun itu sendiri, kelengkapan prasarana, serta fasilitas lingkungan dari rumah susun. Terdiri dari tata bangunan yang meliputi persyaratan peruntukan lokasi dan intensitas bangunan, serta keandalan bangunan.

3. Persyaratan Ekologis

Syarat membangun rumah susun satu ini, mengacu pada pasal 37 UU Rumah Susun. Dimana persyaratan ekologis sendiri yaitu memenuhi AMDAL dalam hal pembangunan rumah susun tersebut. Setelah persyaratan ekologis ini diselesaikan, maka pelaku pembangunan harus mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi pada bupati atau walikota dan gubernur khusus untuk DKI Jakarta.

Laik fungsi tersebut yaitu berfungsinya sebagian atau seluruh bangunan dari rumah susun, yang mampu menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan. Dan juga keandalan bangunan rumah susun, yang sesuai dengan fungsi ketetapan dalam izin mendirikan bangunan. Sehingga prasarana, sarana, dan utilitas umum pada lingkungan rumah susun wajib diperhatikan.

Pembangunan rumah susun memang jauh lebih rumit dan tidak sesederhana rumah biasa pada umumnya. Dan nantinya hak milik pada UU Rumah Susun merupakan HMRS atau hak milik atas rumah susun. Yaitu kepemilikan yang terpisah, dari bagian bersama, tanah bersama, dan benda bersama. Jadi kepemilikan ini nantinya bisa diperoleh dari membeli satuan unit rumah susun.

Related Post