RUU PDP di Indonesia

RUU PDP di Indonesia adalah rancangan undang-undang yang tujuannya adalah untuk melindungi hak warga. Terkait data pribadi agar digunakan dan difungsikan sesuai keperluannya tidak seenaknya oleh pihak pengumpul data. Baik swasta ataupun pemerintah diwajibkan untuk melakukan pengamanan data secara menyeluruh agar tidak terjadi kebocoran.

Peraturan tersebut memungkinkan pengguna mengetahui secara detail tujuan pengumpulan data oleh pihak kedua dan memagari penjualan data kepada pihak ketiga. Konsumen punya hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui aturan-aturan pengelolaan data yang diterapkan. RUU PDP di Indonesia diperkirakan dapat disahkan tahun ini waktu pengesahan RUU ini sebenarnya mundur dari target terdahulu dikarenakan beberapa hal. Tetapi pemerintah optimis pembahasan tentang RUU PDP ini dapat selesai tahun ini.

Rancangan undang-undang ini begitu urgent untuk segera diresmikan karena beberapa faktor dan masalah yang sedang dihadapi negeri ini. Mulai dari kasus kebocoran data dari pihak swasta sampe 77 juta data pengguna lalu ada juga data bocor dari database perusahaan BUMN yang tidak tanggung-tanggung totalnya sampai 279 Juta data, kebocoran data ini otomatis menggambarkan betapa buruknya hukum atau sanksi yang diterapkan pada pelaku.

Jika RUU ini gagal disahkan pemerintah dapat dianggap kurang menghargai dan gagal dalam memberikan perlindungan kepada data privasi penduduk. Data yang dipertaruhkan tidak tanggung tanggung jumlahnya mencapai ratusan juta yang sifatnya strategis dan dapat disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan alasan diatas RUU PDP harus menjadi prioritas utama pemerintah saat ini, agar kasus-kasus yang sudah terjadi tidak terulang lagi.

Akhir kata menurut penulis jika RUU ini tidak segera disahkan atau bahkan gagal disahkan bisa berdampak buruk. Perusahaan Teknologi raksasa luar bisa menyepelekan data penduduk Indonesia dan Pemerintah luar negeri bisa menyepelekan kedaulatan data penduduk Indonesia. Untuk itu RUU ini menajadi sangat urgent disahkan saat ini juga dan dalam waktu dekat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi.