Wajib Tahu! Berikut Ketentuan Hukum Mempekerjakan TKA

Di zaman globalisasi ini, mendorong terjadinya banyak perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Migrasi penduduk antar negara serta pergerakan tenaga kerja pun juga banyak terjadi. Lantas apakah sebenarnya ada ketentuan hukum mempekerjakan TKA di Indonesia ? Untuk menjawab pertanyaan ini, simak ulasan berikut.

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

TKA atau tenaga kerja asing, merupakan warga negara asing yang memiliki visa dengan tujuan untuk bekerja di dalam wilayah RI. Filosofi ketenagakerjaan Indonesia sendiri, yaitu melindungi tenaga kerja dengan warga negara Indonesia yang bekerja di dalam negeri. Sehingga apabila ada kebutuhkan menggunakan tenaga asing, perlu dibuat persyaratan ketat.

Dengan begitu tenaga kerja Indonesia sendiri bisa terhindar dari kompetisi yang tidak sehat. TKA harus memenuhi beberapa syarat baru bisa bekerja di Indonesia, di antaranya yaitu memiliki pendidikan sesuai kualifikasi yang hendak diduduki, mempunyai sertifikat pengalaman kerja minimal 5 tahun sesuai dengan kualifikasi jabatan.

Lalu bagi TKA yang telah bekerja lebih dari 6 bulan, maka wajib untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Mereka juga harus mempunyai Itas (izin tinggal terbatas) untuk bekerja, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Jika syarat syarat tidak dipenuhi, maka pemberi kerja tidak diperkenankan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing.

Jabatan yang Dilarang Diduduki oleh TKA

Ketentuan hukum mempekerjakan TKA, memang memiliki syarat syarat yang harus dipenuhi. Kendati syarat syarat tersebut telah terpenuhi sekalipun, tetap terdapat beberapa jabatan yang tidak boleh diduduki oleh seorang tenaga kerja asing. Jadi TKA di sini dipekerjakan hanya dalam jabatan tertentu serta waktu tertentu.

Beberapa jabatan yang dilarang untuk diduduki TKA yaitu jabatan yang mengurusi personalia, dan/atau kategori tertentu. Misalnya industri perdagangan besar maupun eceran, industri pengolahan, reparasi serta perawatan mobil maupun sepeda motor. Namun ada pula jabatan tertentu di industri pengolahan yang bisa diduduki oleh TKA.

Intinya, terdapat hukum yang jelas dalam mempekerjakan TKA di dalam negeri. Jika syarat syarat tidak terpenuhi, maka izin berupa RPTKA (pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing) juga tidak dapat diberikan. Bahkan meski syarat tertera sudah dipenuhi, beberapa jabatan tetap tidak diperkenankan untuk diduduki oleh tenaga kerja asing.

Related Post