Yuk Simak Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien di Sini

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap aspek yang ada memiliki dasar hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar damai dan tentram. Hal ini tidak terkecuali dengan hubungan antara dokter dan pasiennya. Untuk lebih jelasnya mengenai hubungan hukum dokter dan pasien, simak ulasan singkat berikut.

Hubungan Antara Dokter dan Pasien

Ilmu hukum sejak dulu memang telah menyentuh hampir seluruh aspek dari kehidupan manusia, kecuali pada bidang kedokteran. Karena zaman dahulu, tenaga kesehatan mengatur cara kerja mereka hanya dengan kode etik serta sumpah profesi. Namun sejalan dengan semakin berkembangnya peradaban di dunia, ilmu teknologi kedokteran juga berkembang.

Sehingga persoalan mengenai kesehatan tidak hanya menjadi antara dokter dengan pasiennya. Namun ada pula pelaku pelaku lain yang turut andil di dalamnya, seperti industri alat medis dan farmasi, asuransi kesehatan, dan masih banyak lagi. Sehingga bidang kedokteran pun tidak bisa lagi diisolasi dari hukum.

Bahkan dilansir dari Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4 Volume 1 Tahun 2013, sekitar tahun 1960 an di Amerika dan negara negara Eropa mulai berkembang hukum kesehatan. Hukum kesehatan sendiri memiliki cakupan yang begitu luas. Sehingga sekarang, hubungan antara dokter dan pasien juga bisa dilihat dari ranah hukum.

Dari Kacamata Hukum

Hubungan hukum dokter dan pasien bisa dibilang sangat unik. Karena dalam hal ini dokter merupakan pakar dan pasien adalah awam, lalu dokter dalam keadaan sehat sementara pasien dalam keadaan sakit. Tanggungjawab yang tidak seimbang ini, terkadang menyebabkan pasien tidak mengetahui perihal tindakan medis yang dilakukan.

Terkadang mereka merasa dirugikan atas ketidaktahuan tersebut akibat dari malpraktek. Namun ada pula pihak dokter yang dirugikan karena dituding melakukan malpraktek, meskipun tidak begitu adanya. Bila ditilik dari kacamata hukum, hubungan ini termasuk dalam ruang lingkup perjanjian atau transaksi terapeutik.

Pasien sendiri yang datang mengunjungi dokter, dan dokter menyanggupi untuk mengupayakan kesehatan atau kesembuhan dari pasien. Maka terjadilah hubungan hukum atas dasar kepercayaan pasien pada dokter, sehingga pasien pun memberikan persetujuan terkait dengan tindakan medis (informed consent).

Informed consent di Indonesia telah memiliki justifikasi yuridis, melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585/Menkes/1989. Jadi apabila seorang dokter telah mengupayakan sebaik mungkin atas kesembuhan pasien namun tetap tidak berhasil, maka mereka tidak bisa dituntut. Lain lagi bila mereka memang terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya.

Related Post